Jakarta – STIAMINEWS – Institut Stiami menyelenggarakan agenda rutin yaitu seminar nasional dengan tema “Strategi Mewujudkan e-Governance melalui Keterbukaan Informasi Publik” di Gedung Grand Arion Mangaradja, Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Seminar yang diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiwa dari semua Prodi ini menghadirkan nara sumber dari berbagai bidang, yakni pakar ilmu administrasi dari Universitas Indonesia Prof. Martani Huseini, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, Komisioner KIP DKI Jakarta Nani Nurani Muksin, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati.

 

Rektor Institut Stiami, Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM dalam sambutannya mengatakan seminar ini diadakan sebagai wadah untuk mengarahkan Institut Stiami menuju good university governance. Menurut dia, pengembangan dan pedayagunaan informasi dan teknologi komunikasi dapat membantu kinerja layahan publik pemerintah. Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan e-governancedengan berbasiskan teknologi melalui e-hhdomocracy dan e-government dengan sebaik-baiknya. “Dengan demikian arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan antara pemerintah, masyarakat dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan,” ujarnya.

Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Martani Huseini, yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut juga berpandangan sama. Menurutnya, layanan publik yang transparan dan memuat perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan kerangka peraturan agar tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen dan informasi elektronik. e-governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintah terkait pelayanan publik dengan berbasiskan teknologi. Dan media sosial kini menjadi salah satu trend di era e-governance, karena telah banyak digunakan di banyak negara. Prof. Martani melanjutkan, administrasi publik dalam sistem pemerintahan telah mengadopsi berbagai jenis alat web 2.0 seperti blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multimedia sharing dan tagging. Ini memungkinkan internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik

Sementara itu, pakar ilmu administrasi Martani Huseini mengatakan, layanan publik yang transparan dan berisi perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan peraturan. Dengan begitu akan tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen, dan informasi elektronik.

Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya mengatakan perkembangan media sosial dan didukung teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah baru bagi birokrasi di dunia, media sosial menjadi jawaban internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, Pemda DKI mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan good governance melalui e-governance ini. (Selvi)

Leave a Comment